Kepo Terkini - Aksi 4 Desember lalu rupanya menuai polemik lain. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan jika ada bus Transjakarta yang disewa oleh salah satu partai politik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara. Menurutnya hal tersebut menyalahi aturan dan berharap agar Direktur Utama PT. Transjakarta Budi Kaliwono memberikan sanksi untuk operator bus yang bersangkutan.
"Tidak boleh itu, kita akan kenakan sanksi kepada PPD. Saya udah baca berita juga, harusnya si dirut dia ngerti, secara profesional akan dikenakan sanksi," terang Ahok "Saya tidak tau, itu bisa motong duit, bisa cabut dia saya nggak tahu. Yang saya baca itu PPD yang nyewain."
Dirut Transjakarta, Budi Kaliwono sendiri membantah mengenai armadanya yang disewa oleh partai. Menurutnya hal itu hanyalah ketidaksengajaan.
"TransJakarta sendiri enggak ada yang namanya disewa-sewain. Sampai saat ini kami belum sampai batas menyewakan bus seingat saya tidak pernah ada," terangnya.
Budi menjelaskan jika ada ketidaksengajaan dari Perum PPD. Dirut Perum PPD, Pande Putu Yasa sebenarnya hanya menyewakan bus yang bukan di bawah kontrak dengan Transjakarta.
"Mereka tidak sengaja menggunakan, jadi seperti penjelasan Pak Putu ada permintaan masyarakat untuk menyewa kendaraan dan beliau mengizinkan untuk menggunakan armada yang non TransJakarta. Bukan yang TransJakarta karena sudah dikontrak oleh TransJakarta dan kalau sudah dikontrak TransJakarta itu tidak bisa gunakan untuk yang lain," imbuhnya.
Sementara itu, seperti diketahui aksi 4 Desember lalu menuai sejumlah kontroversi. Ada beberapa pihak yang menuding jika kegiatan tersebut banyak ditunggangi kepentingan politik.
0 komentar:
Posting Komentar